Isu Korupsi laptop repair Tasya Amalia June 3, 2025 0 Comments

Korupsi Laptop 9,9T di Era Nadiem: Ada Apa Sebenarnya?

Pada pertengahan 2021, publik dikejutkan oleh kabar pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Proyek ini merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dalam dunia pendidikan. Namun, proyek yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini justru belakangan dikaitkan dengan dugaan korupsi yang merugikan negara dan memicu reaksi publik.

Latar Belakang Program

Program pengadaan laptop ini diumumkan sebagai bagian dari strategi Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2021, alokasi anggaran sebesar Rp17 triliun dialokasikan untuk digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan laptop dan perangkat TIK lainnya. Dari jumlah tersebut, Rp9,9 triliun difokuskan pada pengadaan laptop untuk siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Pengadaan dilakukan melalui skema e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan melibatkan berbagai vendor lokal yang memproduksi laptop dengan spesifikasi tertentu sesuai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Namun, sejak awal peluncurannya, proyek ini menuai kritik tajam, terutama terkait harga satuan laptop yang dianggap tidak wajar — yakni sekitar Rp10 juta per unit untuk spesifikasi yang tergolong rendah.

Dugaan Korupsi dan Permasalahan Implementasi

Kritik terhadap proyek ini mengemuka ketika publik membandingkan harga pasar laptop dengan spesifikasi yang sama, yang jauh lebih murah. Laporan dari berbagai media investigatif dan penggiat antikorupsi menduga adanya markup harga yang signifikan, pengadaan fiktif, hingga kolusi antar vendor dan pejabat daerah dalam proses distribusi.

Pada Mei 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan intensif terhadap proyek ini. Meski belum ada nama besar yang ditetapkan sebagai tersangka saat artikel ini ditulis, penyidik telah menyita sejumlah dokumen, memeriksa kontrak vendor, dan memanggil beberapa pejabat Kemendikbudristek serta perwakilan pemerintah daerah.

Tanggung Jawab dan Posisi Nadiem Makarim

Sebagai Menteri yang mengawasi proyek ini, nama Nadiem Makarim ikut terseret dalam sorotan publik. Namun hingga kini belum ada bukti bahwa Nadiem secara langsung terlibat dalam pengaturan teknis pengadaan. Dalam beberapa pernyataan publik, ia menyatakan bahwa program digitalisasi tetap menjadi prioritas nasional dan akan diaudit secara menyeluruh untuk memastikan transparansi.

Namun, para pengamat kebijakan publik menilai bahwa pengawasan yang lemah dan minimnya keterlibatan publik dalam perencanaan serta evaluasi program menjadi titik lemah utama. “Transparansi dan akuntabilitas belum menjadi bagian melekat dalam pengelolaan proyek-proyek pendidikan berskala besar,” ungkap Arya Fernandes, peneliti senior CSIS Indonesia.

Pelajaran dari Kasus Ini

Kasus ini menjadi preseden penting untuk mengevaluasi bagaimana transformasi digital dilakukan di sektor publik, khususnya pendidikan. Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil antara lain:

Keterbukaan Data Pengadaan: Informasi mengenai vendor, harga satuan, dan spesifikasi teknis harus mudah diakses publik agar akuntabilitas dapat terjaga.
Keterlibatan Komunitas Pendidikan: Pengguna akhir seperti guru dan siswa seharusnya dilibatkan dalam penentuan kebutuhan perangkat, bukan hanya ditentukan secara top-down oleh pemerintah pusat.
Audit Teknologi dan Efektivitas: Pengadaan barang teknologi harus disertai dengan studi kelayakan serta evaluasi manfaat, bukan sekadar mengejar angka distribusi.
Peningkatan Kapasitas Daerah: Banyak sekolah daerah belum siap secara infrastruktur maupun SDM untuk menerima perangkat digital. Pendampingan dan pelatihan menjadi kunci.

Kasus dugaan korupsi laptop Rp9,9 triliun di era Nadiem Makarim menjadi refleksi penting atas bagaimana niat baik untuk memodernisasi pendidikan bisa ternoda oleh lemahnya tata kelola. Transformasi digital memang penting, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas, program sebesar apa pun rawan menjadi ladang korupsi. Semoga proses hukum berjalan tuntas dan menjadi pelajaran bagi kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Solusi Digitalisasi Bisnis dari Nawatara Tech

Buat kamu yang pengen punya website tapi nggak mau ribet, MauWebBisnis dari Nawatara Tech siap bantu! Kami bikin website yang profesional, cepat, dan gampang dikelola. Mulai dari Landing Page sampai Website Sistem Otomatis, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu.

Jadi, daripada terus-terusan terjebak di marketplace, lebih baik ambil langkah besar buat punya website sendiri. Saatnya bisnis kamu lebih stabil, lebih untung, dan lebih siap bersaing!

Bangun website profesional yang bukan hanya cepat dan menarik, tapi juga didukung strategi digital marketing lengkap untuk meningkatkan traffic dan penjualan bisnismu!

MauWebBisnis dari NawaTara Tech menawarkan layanan Website Profesional #1, mulai dari Landing Page hingga Website Sistem Otomatis yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan konversi bisnismu.